Nasib pedagang e-commerce saat pemberlakuan PMK 210 tahun 2018

Nasib pedagang e-commerce saat pemberlakuan PMK 210 tahun 2018

Nasib pedagang e-commerce saat pemberlakuan PMK 210 tahun 2018

Nasib Pedagang e-commerce, berdasarkan data iprice kuartal 1 tahun 2018 bahwa lazada merupakan marketplace dengan pengunjung tertinggi di Indonesia disusul oleh ecommerce nasional bukalapak dan tokopedia. 

Marketplace menyediakan lapak online dan metode pembayaran. Pedagang e-commerce menitipkan barang dagangan mereka ke tokopedia, bukalapak, blibli, shopee dan marketplace lainnya,

Pajak Pedagang E-commerce VS Pedagang Usaha Konvensional

Kontrol pemerintah pada pelaku pedagang e-commerce, tidak mudah. Pedagang e-commerce tidak perlu menyediakan etalase produk yang dijual, dalam rumah dengan jendela tertutup, mereka tetap bisa mengatur deskripsi barangnya, harga dan berinteraksi langsung dengan pembeli.

Berbeda dengan para pedagang usaha konvensional yang harus memiliki alamat toko dan etalase dagangan, jauh lebih mudah dikontrol pemerintah dalam hal kewajiban membayar pajak .

Dengan meningkatnya transaksi e-commerce menjadi perhatian pemerintah dalam hal kesetaraan dengan pelaku usaha konventional.

Desember 2018 keluarlah PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE) disingkat dengan PMK 210 tahun 2018. 

Peraturan meteri keuangan no 210 tahun 2018 ini mulai diberlakukan pada 1 April 2019.

Beberapa aturan pokok dalam PMK ini berlaku pada pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui marketplace, penyedia paltform market place, serta bagi e-commerce di luar Platform marketplace.

PMK 210 tahun 2018 yang terdiri dari 15 pasal, memberikan kejelasan, kesetaraan dan keadilan mengenai pajak antara pedagang e-commerce dan pedagang usaha konvensional.

Nasib pedagang e-commerce setelah diberlakukannya PMK 210 tahun 2018 ini menjadi perhatian kita semua. Apakah dengan berlakunya aturan ini  lebih menghambat pertumbuhan UMKM, dimana mereka masih dalam level coba-coba dan omset yang mereka peroleh belum terlalu besar.

Jika marketplace masih dapat dikontrol oleh pemerintah, bagaimana jika para pelaku UMKM lari ke media sosial yang sulit untuk dikontrol.  Dan PMK 210 tahun 2018 ini memberikan keuntungan penerimaan pajak pemerintah dalam jangka pendek. Namun menghambat perkembangan UMKM bertahan untuk terus berkembang.

Penerimaan pajak jangka panjang dari sumbangan pedagang onlinepun malah menjadi hal yang perlu dikhawatirkan. Nasib pedagang e-commerce[Elliza Titin]

Leave a comment